Tanda Tanya Impor Kita

Kebijakan impor sesungguhnya sudah menjadi gunjingan lama. Dalih kebutuhan rakyat, kebijakan itu dinilai tidak populis.

Tanda Tanya kebijakan itu mesti muncul sebab secara nalar hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Apalagi komoditas yang diimpor adalah ladang potensi kemandirian kita. Beras, kedelai, jagung, gula pasir, daging sapi, dan lain-lain. Tentu saja itu muskil. Kemandirian yang seharusnya kita bangun, ternyata malah dimentahkan dan melemparkan petani di lubang keresahan.

Angka impor komoditas kita tidak sedikit. Hingga Agustus kemarin, angka impor kita pada 8 komoditas pangan mencapai 51 triliun. Beras sebagai makanan pokok kita pun masih impor dengan jumlah 225.029 ton senilai US$ 97,8 juta (detik finance)

Efek samping dari kebijakan impor adalah minat tanam dan ternak yang menurun. Kekalahan pasar dari impor yang dilakukan pemerintah memerosokkan pangsa pasar dari petani di tingkat bawah. Efeknya, mereka memilih profesi lain dan menjual sawah mereka demi menciptakan kehidupan yang dianggap lebih menjanjikan. 

Tapi apakah masalah selesai dengan menjual sawah dan menikmati pekerjaan lain? Tidak! Ini bom waktu bagi kita. Jika bangsa Indonesia saat ini masih bisa menikmati impor dengan harga murah, itu tidak akan berlangsung lama. Harga impor bisa saja melambung ketika kita sudah melepaskan kekuatan pertanian. Sebab kenyataannya, sawah-sawah yang dijual oleh petani banyak dimanfaatkan oleh para pemodal asing lewat kaki tangan mereka. 

Jika sudah demikian, kita akan bergantung pada impor sebab tidak punya opsi lain. Ketiadaan opsi itulah yang akan dimanfaatkan oleh negara lain untuk melambungkan harga. Sedang kita sudah tidak lagi punya pilihan selain impor.

Maka muskil bagi negara untuk lingkup komoditas yang kita sendiri masih mampu untuk menangani, tapi pemerintah memilih impor. Kebijakan tersebut membunuh petani, yang akan berujung pada terbunuhnya stabilitas pangan dan ekonomi di masa mendatang. Sebab sekali lagi, terbunuhnya –mutungnya- petani kita hanya akan menjadikan kita sebagai penghamba impor dan hanya bisa mengangguk setuju dengan harga yang dilambungkan. 

salam

Möti Peacemaker

Komentar

  1. Dulu yang berkuasa adalah rempah-rempah, lanjut migas sampai sekarang, di masa depan bukan tidak mungkin pangan adalah sumber konflik. Kalau Indonesia tdk nyadar juga, siap2 ikutan rebutan pangan dan pasti kalah :-)

    BalasHapus

Posting Komentar